Pernyataan yang mengejutkan datang dari pihak Malacañang, kantor kepresidenan Filipina, yang menyatakan bahwa mereka “tidak memiliki informasi” terkait dengan dugaan permintaan suaka yang diajukan oleh mantan Presiden Rodrigo Duterte kepada pemerintah Tiongkok. Berita tentang dugaan permintaan slot depo 10k suaka ini muncul seiring dengan kabar bahwa Duterte bisa saja berusaha untuk mencari perlindungan di luar negeri pasca masa kepresidenannya yang kontroversial. Namun, pihak Malacañang menegaskan bahwa mereka belum menerima laporan atau informasi apapun yang mengonfirmasi klaim tersebut.
Isu ini pertama kali mencuat setelah munculnya laporan bahwa mantan Presiden Duterte dilaporkan mempertimbangkan kemungkinan untuk mencari suaka di Tiongkok, menyusul berbagai kasus yang dihadapinya terkait dengan kebijakan kontroversialnya, seperti perang terhadap narkoba yang menimbulkan kecaman internasional. Beberapa pengamat berpendapat bahwa Duterte mungkin khawatir akan potensi konsekuensi hukum setelah meninggalkan jabatannya, khususnya berkaitan dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia selama masa pemerintahannya.
Namun, pihak Malacañang segera menanggapi laporan ini dengan menyangkalnya. Sekretaris Pers Malacañang, Trixie Cruz-Angeles, menyampaikan dalam sebuah konferensi pers bahwa pemerintahan saat ini tidak memiliki informasi terkait klaim tersebut dan bahwa hal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Menurutnya, tidak ada bukti yang mendukung bahwa Duterte pernah mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah Tiongkok untuk suaka. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pihak kepresidenan Filipina tidak melihat dugaan tersebut sebagai sesuatu yang relevan atau perlu diperhatikan.
Sementara itu, berbagai pihak, baik dalam negeri maupun internasional, merespons isu ini dengan beragam spekulasi. Beberapa analis politik berpendapat bahwa rumor tentang suaka ini bisa saja muncul sebagai hasil dari ketegangan politik yang masih berlangsung antara Duterte dan beberapa negara Barat yang mengecam kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Sejak masa kepresidenannya, Duterte dikenal dengan sikapnya yang keras terhadap kritik internasional dan kecenderungannya untuk lebih mendekatkan Filipina dengan Tiongkok, meskipun hal ini memunculkan sejumlah tantangan dalam hubungan dengan negara-negara Barat, terutama terkait dengan masalah hak asasi manusia dan kebijakan luar negeri.
Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa spekulasi mengenai permintaan suaka ini bisa menjadi bagian dari narasi yang lebih besar terkait dengan masa depan Duterte setelah masa jabatannya berakhir. Banyak yang bertanya-tanya apa langkah selanjutnya bagi mantan presiden yang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang kontroversial tersebut. Beberapa pihak juga menganggap bahwa Duterte bisa saja mempertimbangkan suaka sebagai cara untuk melindungi dirinya dari potensi kasus hukum yang mungkin akan dia hadapi setelah meninggalkan jabatannya.
Namun, yang pasti adalah bahwa Malacañang menegaskan bahwa pemerintah Filipina tidak mengetahui adanya permintaan resmi dari Duterte untuk mencari perlindungan di Tiongkok. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam spekulasi yang berkembang seputar isu ini dan menegaskan bahwa klaim semacam itu perlu dilihat dengan skeptis hingga ada konfirmasi lebih lanjut.
Dalam hal ini, sangat penting untuk memisahkan antara fakta dan spekulasi. Jika memang benar ada upaya dari Duterte untuk mencari suaka, hal tersebut akan memerlukan pengajuan permohonan resmi yang jelas kepada negara yang bersangkutan. Namun, hingga saat ini, pihak Malacañang menegaskan bahwa mereka belum menerima informasi yang relevan mengenai hal ini, dan oleh karena itu, mereka tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut.
Secara keseluruhan, pernyataan Malacañang ini membuka ruang bagi publik untuk merenung dan menilai apakah isu tentang permintaan suaka ini merupakan bagian dari spekulasi politik atau fakta yang belum terungkap. Bagi banyak orang, terutama di Filipina, masa depan Duterte tetap menjadi subjek pembicaraan yang panas, terutama karena warisan kebijakannya yang kontroversial dan dampaknya terhadap politik domestik dan hubungan internasional Filipina. Namun, tanpa bukti yang lebih jelas, kita hanya bisa menunggu perkembangan lebih lanjut terkait masalah ini.
Sebagai penutup, penting untuk dicatat bahwa isu ini masih jauh dari titik terang, dan Malacañang tetap bersikeras bahwa mereka tidak memiliki informasi yang mengonfirmasi klaim tersebut. Semua pihak harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan sebelum ada kejelasan lebih lanjut mengenai situasi ini.
